Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma

000-an orang dari Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, aksi menuntut plasma di perkebunan sawit PT Tapian Nadenggan, anak usaha Sinas Mas Group. Demikian pula dengan skema. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab. Psl 1 ayat 1. PENDAHULUAN Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa indonesia yang tak. 26/2020 Bidang Pertanian dan Permentan no. 98 tahun 2013 itu mengatur beberapa hal pokok. PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN. P-NEWS. Dengan demikian, pengusaha sawit harus menambah 20% kepemilikan lahan untuk diberikan kepada petani rakyat. Ternyata masyarakat lokal yang telah membuat ladang atau kebun di dalam lahan 22. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengamanatkan bahwa : 1. Dengan tujuan tersebut, penataan ruang pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah titik temu yang harmonis antara penggunaan sumber daya alam dan dan pemanfaatan ruang sekaligus mencegah terjadinya dampak. Ketentuan yang berubah terutama ada dalam ayat (1) yaitu : Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian. Akan tetapi, 55% luas lahan sawit di Indonesia dikuasai oleh sektor swasta. Mem-perhatikan UU No. Orientasinya, bukan lagi perkebunan untuk rakyat tetapi perkebunan skala besar yang melibatkan korporasi. Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menjelaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat ditetapkan sebesar 20% dari luasan HGU. ,Rudianto. Dasar Hukum. ada pengukuhan dengan peraturan adat. 7. produk unggulan yang diproduksi di Pulau Jawa. Sebagai informasi, putusan MK mengubah kalimat dan substansi UU No. Tarif PPN. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, antara lain perkebunan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) masih mengatur dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kewajiban Plasma 20 Persen Bisa Penuhi Keadilan Ekonomi Perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”). com, Yogyakarta Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang. Perkebunan rakyat ini terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617. 9. yang ada, peneliti menggunakan sampel yang bisa mewakili dari sejumlah petani tersebut. “Hingga saat ini masih ada kekosongan hukum yang bisa memproteksi komoditi-komoditi strategis perkebunan kita,” ujar Anggota Komisi IV. Pasalnya, Permentan itu tidak mengatur batas waktu pembangunan perkebunan. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D. 239 ha untuk 413 KK. 11. Jenis usaha perkebunan terdiri atas: a. Pasal tersebut mengatur. perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi 25. Perkebunan rakyat ini terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617. Jakarta - Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah. Petani plasma yang mempunyai kebun mandirimerupakan petani kelapa sawit yang mempunyai plasma juga mengusahakan. Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan. · Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi 5 ton TBS per jam,. ” LaranganPengelolaan perkebunan yang serupa itu sejalan dengan amanat dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam. mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Kedua: Pasal 85 jo Pasal 9 UU No. Liputan6. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah sesuai dengan asas legalitas. 40/1996, setelah perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU Agraria, dapat diberikan pembaruan hak. 8. Dengan demikian, pengusaha sawit harus menambah 20% kepemilikan lahan untuk diberikan kepada petani rakyat. Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya. Terdapat beberapa macam pola kemitraan yang ada di Indonesia yang telah dibakukan di dalam Undang-Undang, salah satunya yang sesuai untuk jenis kemitraan perkebunan adalah kemitraan dengan pola inti plasma hal ini sesuai dengan Pasal 26 huruf a UU UMKM, adapun yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan. Pasal 6. Berbagai peraturan di tingkat undang-undang yang mengatur berbagai sektor usaha diubah melalui UU Cipta Kerja yang di dalamnya turut mengatur sektor perkebunan sebagaimana sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”). 21. yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelolaUsahaPerkebunan. Meskipun terdapat Pasal 60 yang mencantumkan tentang sanksi, tetapiPERILAKU YANG DIAWASI PASAL 35 UU NO. id – Perusahaan Perkebunan yang mendapat izin untuk budidaya wajib membangun kebun masyarakat (plasma) seluas 20 persen. 492 hektare—jika dihitung dari 20% dari luas perkebunan sawit skala besar 2020, yang mencapai 8. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun. Tim deplantation. Industri kelapa sawit mengharapkan kepastian hukum pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja. 39/2014 tentang Perkebunan yang digugat Koalisi LSM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 000 ton) 19. Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua menyebutkan, hingga Agustus 2022, ada sekitar 15. Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memuat. Masing-masing mendapat dua hektar yang disebut kebun plasma plus lahan pekarangan dan perumahan. id – Perusahaan Perkebunan yang mendapat izin untuk budidaya wajib membangun kebun masyarakat (plasma) seluas 20 persen dari luas lahan. Dia melanjutkan berdasarkan Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian pada tahun 2020 luas lahan sawit yang ada saat ini yakni 16,381 juta hektar. Implementasi kebun sawit plasma di Papua masih kurang dari 50%. 39/2014 tentang Perkebunan hadir secara konstitusional. Hal tersebut dianggap Darto mempersulit petani. 140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan 26/07”), Izin Usaha Perkebunan (“IUP”) diterbitkan untuk perusahaan perkebunan yang memiliki lahan. 39 Tahun 2014 mempersempit pola kemitraan yang disebutkan dalam Undang-Undang No. WebUU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. . Mentan Syahrul mengemukakan, komoditas kelapa sawit menjadi salah satu sumber devisa negara. Di tahun 2007, memang perusahaan perkebunan inti diharuskan membangun plasma dan diwajibkan menyisihkan 20% areal kerja mereka. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah Peremajaan kebun petani plasma pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara. InfoSAWIT SUMATERA, MEDAN – Pemerintah telah mengatur kewajiban plasma atau pembangunan kebun sawit kemitraan bagi masyarakat seluas minimal 20 persen dari luas hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang dikelola perusahaan. 705 2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan 4. Pasal 20, pasal 21, pasal 28 A, dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Angka itu jauh di bawah target seharusnya yakni 1. 5. 1. 3. Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan berdasarkan peraturan perundangundangan Pajak Bumi dan Bangunan. Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Masalah hukum. “Jadi swasta yang. Namun, bagi perusahaan perkebunan yang berdiri sebelum 2007, tidak diwajibkan untuk membangun kebun plasma 20%. Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen. Pasal ini mengatur, perusahaan apabila hendak menggunakan lahan masyatakat adat, harus ada musyawarah sesuai peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja dapat memperkuat aturan moratorium untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit Indonesia. Padahal di tingkat tapak,Sektor perkebunan sawit memiliki pola kemitraan inti plasma sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkebunan. Sebanyak 53 kepala desa (kades) dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kabupaten Seruyan memimpin aksi massa. Dengan begitu produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, sampai produk turunannya yang masuk Uni Eropa, termasuk dari Indonesia, harus uji tuntas bebas deforestasi terlebih. 16. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. Pelaku usaha perkebunan tersebut bisa pekebun dan/atau perusahaan perkebunan. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas. Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang salah satunya memuat revisi UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 45 Tahun 2009 tentang. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah melalui Permentan No. . Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat yakni perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini merupakan salah satu sumber. Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. NOMOR 18 TAHUN 2004. Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin. Perusahaan perkebunan yang dimaksud adalah milik warga Negara. bahan-bahan kimia yang digunakan d) Membuat rencana pemakaian tenaga kerja, peralatan dan bahan-. Namun, ujar dia, perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada. 7. Undang-undang yang mengatur proses perolehan izin perkebunan juga menyatakan bahwa pejabat yang berwenang harus memverifikasi bahwa perusahaan telah merencanakan pembangunan “perkebunan rakyat. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait. perusahaan sawit. Maka dari itu, dibutuhkan skenario yang matang agar masyarakat turut terlibat aktif di dalamnya. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi karena tingkat konflik sosial yang terjadi antara Masyarakat Adat dan pihak perusahaan perkebunan tiap tahunnya meningkat, bahkan setelah adanya UU Nomor 18 Tahun. Berbagai peraturan di tingkat undangundang yang mengatur berbagai sektor usaha diubah melalui UU Cipta Kerja yang di dalamnya turut mengatur sektor perkebunan sebagaimana sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”). 39 Tahun 2014 yang diubah oleh ketentuan dalam Pasal 29 UU No. Teh 99. KLHK Cabut Izin Pelepasan Kawasan Hutan. MK juga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. seluruh pemangku kepentingan perkebunan. 872. GAPKI atas Tindak Lanjut UU No. Selain itu, Anda juga dapat. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 46. Ia mengatakan, Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, berbagai hal yang dicantumkan dalam UU tersebut bukan kebutuhan rakyat tetapi lebih kepada kebutuhan investasi. Terdiri dari perkebunan sawit milik swasta seluas 8,08 juta hektar, milik negara seluas 715 ribu hektar dan petani kecil seluas 6,78 juta. 000 ha (7,9%) dan perkebunan rakyat (PR. Katalog Produk. PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, antara lain perkebunan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah melalui Permentan No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. Dinas Infokom Tanjabtim rapat penguatan informasi pembangunan penguatan. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga telah mengatur mengenai pemanfaatan tanah masyarakat atau tanah ulayat masyarakat untuk kegiatan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 55 huruf (b), yang berbunyi : “Setiap Orang secara tidak sah dilarang : b. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu 6. Namun kami belum menemukan di dalam Perpres di atas maupun lampirannya. Revisi diperlukan karena MK telah membatalkan ketentuan pasal 21 dan pasal 47 ayat 1 UU tersebut pada 19 September. 7. Sehat, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Web05 Agt, 2021. Menimbang: a. Mereka mendesak PT Tapian Nadenggan memberikan plasma 20% dari luas kebun perusahaan […] Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% sesuai dengan. Ketentuan pidana yang diatur Pasal 21 jo Pasal 47 UU No. Luas lahan milik petani kecil pun terbagi menjadi dua. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah Peremajaan kebun petani plasma pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara teknis sudah tidak produktif dan perlu diremajakan. Penelitian menggunakan kerangka konseptual: 1) Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan; 2) Sila ke lima Pancasila serta asas perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagai dasar pembentukan peraturan investasi bidang perkebunan yang harmonis berdasarkan hak. Perusahaan perkebunan dalam mengusahakan tanah perkebunan diatur dalam Pasal 16 UU Perkebunan yang menyatakan bahwa pelaku usaha perkebunan wajib mengusahakan paling sedikit 30% dari luas tanah. Dengan adanya UU, komoditas-komoditas yang dilindungi tersebut diharapkan akan lebih berkembang dan terus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. H. Kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 % dari luas sebuah perusahaan perkebunan didasarkan pada pasal 58 UU Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 dan Pasal 40 huruf k jo Pasal 64 Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2017,. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Perkebunan No. Perkebunan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Permentan ini hanya berlaku untuk izin baru sejak aturan ini terbit yaitu sejak 29 April 2021 . Empat petani di Cikajang, Kabupaten Garut, divonis 10 bulan penjara karena kasus penebangan pohon di kebun yang mereka sebut sebagai “lahan negara yang terlantar”. “Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroanMenurut pasal 8 ayat 2 PP No. Psl 1 ayat 1. 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya yang Sah menyebutkan bahwa jika terjadi pemakaian tanah seperti yang dimaksud pasal a quo, maka yang diutamakan adalah dengan jalan musyawarah. Pasal 21 Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya,. Pelaksanaannya pun diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007. yang berada di Indonesia masih menggunakan metode 1 Siti Zunariyah , 2012, Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis,. Kebijakan nasioanal yang dimaksud berupa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang menyangkut mulai dari kebijakan tata kelola ruang, lahan, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, lingkungan, produk dan lain-lain.